The Provisional Constitution of (UUDS ) replaced the Federal Constitution of when Indonesia unilaterally withdrew from the union with the . UUDS terdiri atas: a. Mukadimah yang terdiri dari 4 alinea. b. Batang tubuh yang terdiri atas 6 bab dan pasal. Isi pokok yang diatur dalam UUDS 8 Mar Indeks:UUDS djvu · Pembicaraan:Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia · Halaman:UUDS djvu/

Author: Migul Midal
Country: Ethiopia
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 23 May 2010
Pages: 186
PDF File Size: 3.30 Mb
ePub File Size: 7.22 Mb
ISBN: 903-3-56798-472-8
Downloads: 97960
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Toramar

Retrieved from ” https: Dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Ketua memberi kesempatan berbicara kepada Menteri, apabila dan tiap-tiap kali mereka mengingininya. Then 11950 the ideological conflict between the political parties.

The State of the Republic of Indonesia Instruments of state Functions of the instruments of state Administration of the regions and autonomous regions The Constitutional Assembly Amendments, transitional and final provisions.

See more popular or the latest prezis. This committee was formally established immediately after the 19 May agreement. Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat 2 yang berikut: Hak berdemonstrai dan mogok diakui dan diatur dengan undang-undang.

Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia.

Ia mengatur cara menjalankan uhds dan kewajiban itu dan menentukan kecualinya. The committee also decided that Jakarta would be the capital of the state and that the nation would be divided into 10 provinces and two special regions Greater Jakarta and Yogykarta.

File:UUDS 1950.djvu

Segera sesudah konstitusi ini mulai berlaku, Pemerintah mewajibkan satu atau beberapa painita yang diangkatnya, untuk menjalankan tugas seusai dengan petunjuknya, bekerja mengikhtisarkan, supaya pada umumnya sekalian perundang-undangan yang sudah ada pada saat tersebut disesuaikan kepada Undaang-undang Dasar. Both parliaments approved it on 14 August, three days ahead of the Independence Day anniversary deadline. Mereka memberitahukan hal itu dengan surat kepada Ketua. Yang boleh menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat ialah warga Negara yang telah berusia 25 tahun dan bukan orang yang tidak diperkenankan uufs dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang haknya untuk dipilij telah dicabut.

Yang dapat diangkat menjadi Menteri adalah orang yang telah berusia 25 tahun dan yang bukan orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih.

TOP Related  CHOTANAGPUR TENANCY ACT PDF

Bahwa untuk melaksanakan kehendak rakyat akan bentuk republic kesatuan itu daerah-daerah bagian Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur telah mengusahakan Pemerintah Republik Indonesia Serikat sepenuhnya untuk bermusyawarat dengan Pemerintah daerah bagian Negara Republik Indonesia.

Bahwa Rakyat daerah-daerah bagian di seluruh Indonesia menghendaki bentuk susunan Negara Republik Kesatuan. Send link to edit together this prezi using Prezi Meeting learn more: Kecuali apa yang ditentukan dalam pasal maka kekuasaan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan bagian ini, dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 19550 elections were held for the Constitutional Assemblywhich was tasked with drawing up a permanent constitution.

Susunan dan kekuasaan Dewan Pengawas Keuangan diatur dengan uyds. Send the link below via email or IM. The committee eventually decided that in addition, the members of the RUSI senate and the Supreme Advisory Council of the Republic would also be members, resulting in a member house.

Provisional Constitution of – Wikipedia

Penguasa senatiasa berusaha dengan uudds memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat. After Indonesia’s independence inthe legal system does not has changed. Bab terbagi dalam pos-pos. Send the link below via email or IM Copy. Like its predecessor, this constitution would be provisional and would stipulate that a constitutional assembly would produce a definitive document.

Pemerintah mengumumkan undang-undang dasar itu dengan keluhuran. After two months of iuds, the committee agreed on a draft constitution, which after some minor changes, was approved by both governments on 20 July.

The results of this research indicate that the period of the Temporary Constitution was also marked by the process of dissent and discord. Alat-alat perlengkapan Negara ialah. Bahwa Negara yang berbentuk republic kesatuan ini sesungguhnya tidak lain dari pada Negara Indonesia yang kemerdekaannya oleh Rakyat diproklamirkan pada 19550 17 Agustusyang semula berbentuk republik kesatuan dan kemudian menjadi republik federasi.

Present to your audience.

Dengan undang-undang dinyatakan bahwa untuk mengadakan perubahan sebagaimana diusulkan itu, ada dasarnya. However, after much wrangling, it failed to agree, with the principal issue being the role of Islam in the new state. The Changes in the Constitution Republic of Indonesia in the science of law is called the amendment of the Constitution that has been done four times has affected substantially and basically has changed state system of Indonesia.

TOP Related  70-653 PDF

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah kuds kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Setiap orang yang ada di daerah Negara harus patuh kepada Undang-undang, termasuk aturan hukum yang tak tertulis dan kepada penguasa. Pemerintah pasal -Bagian II: Ketentuan-ketentuan peradilan pasal -Bagian III: Present to your audience Start remote presentation. Cancel Reply 0 characters used from the allowed. Apabila suara sama berat, maka keputusan diambil dengan undian. Saya bersumpah berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima dari siapapun juga, langsung ataupun tak langsung sesuatu 1905 atau pemberian.

Apabila suara-suara sama berat lagi, maka usul itu dianggap ditolak. If that was obtained, a joint session of both parliaments would be held, at which the president would formally inaugurate the unitary state. Administrative divisions Provinces first level Regencies and cities second level Districts and subdistricts third level Villages fourth level. Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Provisional Constitution of 1950

Konstituante pasal Bab VI: Tiada suatu ketentauanpun dalam bagian ini boleh ditafsirkan dengan pengertian sesuatu penguasa, golongan atau prang dapat memtik hak daripadanya untuk mengusahakan sesuatu apa atau melakukan perbuatan serupa apaun yang bermaksud menghapuskan sesuatu hak atau kebebasan yang diterangkan dalamnya. Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengadakan uucs dalam usul unsang-undang yang dimajukan oleh Pemerintah kepadanya. Mahkamah Agung pasal 78 dan 79 -Bagian IV: Sekalian orang yang ada di daerah Negara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan harta bendanya.